Medan, 11 Juni 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menggratiskan biaya pendidikan di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Program ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dan dijadwalkan berlaku efektif mulai Juli mendatang.
“Sekolah gratis ini akan kita mulai di tahun ini, di ajaran baru. Tidak bisa kita mulai sekarang, karena nanti ada yang sudah bayar di awal ajaran kemarin. Maka nanti kita minta semua dimulai saat ajaran baru, tidak ada pungutan lagi,” kata Bobby, dikutip dari Tribun Medan.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alex Sinulingga, membenarkan rencana tersebut. Ia menyebut, program ini akan menjadi bagian dari Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang diusung Gubernur.
“Ini adalah program unggulan Pak Gubernur. Saat ini sedang kita susun kajiannya agar pelaksanaannya tepat sasaran. Kami sedang mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan secara bertahap di wilayah tertentu dulu, atau langsung menyeluruh se-Sumut,” ujar Alex, Jumat (13/6/2025).
Sekolah Gratis, Tapi Masih Banyak Pungutan?
Meski demikian, program sekolah gratis ini masih menuai keraguan dari sebagian orang tua siswa. Mereka pesimistis program ini akan berjalan tanpa hambatan, terlebih masih banyak praktik pungutan di sekolah-sekolah negeri saat ini.
Aminah Nasution, orang tua siswa di SMAN 1 Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, meskipun tidak ada uang sekolah, masih banyak pungutan lain seperti biaya seragam atau kegiatan sekolah.
“Bagus dengarnya, tapi saya tidak yakin program ini akan berjalan maksimal. Biasanya memang tidak ada uang sekolah, tapi ada pungutan lain. Mudah-mudahan berjalan sebaik-baiknya, jangan hanya jadi program tanpa realisasi,” ucapnya, Minggu (15/6/2025).
Senada dengan itu, Jaylani Hutagalung, wali murid dari SMKN 2 Medan, juga menilai program ini butuh pengawasan ketat.
“Kalau mau diterapkan, Dinas Pendidikan harus buat aturan tegas bagi sekolah yang melanggar. Jangan sampai sudah dilarang tapi tetap ada pungutan, dan tidak ada tindakan dari Disdik,” ujarnya.
Wacana Sekolah 5 Hari Tuai Kritik DPRD
Di sisi lain, Pemprov Sumut juga tengah mengkaji sistem pembelajaran lima hari dalam seminggu untuk tingkat SMA/SMK dan SLB, yang direncanakan mulai berlaku tahun ajaran 2026/2027. Wacana ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan legislatif.
“Sekolah lima hari merupakan visi-misi Pak Gubernur. Saat ini sedang dalam tahap kajian,” jelas Kadis Pendidikan Sumut, Alex Sinulingga.
Alex menambahkan, program ini juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan penguatan sektor ekonomi dan pariwisata di Sumut.
Namun, DPRD Sumut melalui Komisi E mengkritisi rencana tersebut karena belum pernah dibahas bersama. Anggota Komisi E, Fajri Akbar, menilai kebijakan strategis seperti ini semestinya dikomunikasikan lebih dahulu dengan DPRD.
“Kami akan panggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan kebijakan ini. Jangan sampai tiba-tiba diputuskan tanpa koordinasi. Kami tidak boleh hanya menerima hasil tanpa tahu prosesnya,” kata Fajri.
Ia juga meragukan efektivitas sistem lima hari sekolah untuk siswa tingkat SMA/SMK, yang justru rentan pada kegiatan negatif di luar sekolah jika tidak diawasi.
“Saya pribadi kurang yakin dan kurang setuju. Waktu luang yang terlalu panjang bisa jadi tidak produktif,” tegasnya.
Bobby Nasution: Sekolah Bukan Tempat Penitipan Anak
Menanggapi pro-kontra kebijakan sekolah lima hari, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa sekolah bukanlah tempat penitipan anak, melainkan tempat menanamkan nilai dan pengetahuan.
“Sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Kita harus punya analisis tujuan, jangan birokrasi dipersulit,” tegas Bobby.
Ia meminta semua pihak mendukung upaya reformasi pendidikan di Sumut, termasuk melalui program sekolah gratis dan efisiensi jadwal pembelajaran.(TP)
