Langkat, 27 Oktober 2025 – Gelombang kritik terhadap perilaku hedon pejabat publik semakin memanas setelah viralnya video seorang anggota DPRD Kabupaten Langkat berinisial RR yang diduga berfoya-foya dan mempertontonkan kemewahan di ruang publik.Oknum tersebut diketahui merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang saat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA) mengecam keras tindakan tersebut dan menilai bahwa perilaku hedon kader PAN mencerminkan gagalnya pembinaan moral dan politik di tubuh partai.

Ketua PB HIMALA Bidang Kebijakan Publik, Muhammad Ravin, menyebut bahwa sikap seperti ini bukan hanya memalukan, tetapi juga mencederai citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini berkomitmen menampilkan wajah pemerintahan yang sederhana, tegas, dan pro-rakyat.
“Ketika rakyat sedang berjuang melawan kesulitan ekonomi, ada wakil rakyat yang justru sibuk memamerkan kemewahan. Ini bukan sekadar soal etika pribadi, tapi soal moral politik yang rusak. Presiden Prabowo harus berani bersikap pecat pembantunya yang gagal menjaga moral kadernya,” tegas ravin.
PB HIMALA menyatakan, Menko Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN gagal membina dan menanamkan nilai moral kepada kader partainya. Padahal, perilaku satu kader di daerah bisa berdampak besar terhadap citra nasional dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Presiden Prabowo tidak boleh menutup mata. Kalau Zulhas gagal menjaga kadernya, maka sudah selayaknya beliau dicopot. Pemerintahan yang ingin menjaga kepercayaan rakyat harus berani membersihkan barisan dari mereka yang mempermalukan rakyat,” lanjut Wahyu.
Ravin yang juga Ex Koordinator BEM SI Wil. Sumbagut, kembali menegaskan bahwa jika pemerintah dan partai tidak menanggapi persoalan ini secara serius, mereka akan turun langsung ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi rakyat Langkat.
“Kami tidak akan berhenti di meja pernyataan. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari Presiden maupun dari PAN, maka PB HIMALA akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta pada tanggal 5 November 2025. Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai anak bangsa,” tegas Ravin.
Lebih jauh, Ravin menegaskan bahwa tindakan pamer kemewahan di tengah kesulitan rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda dan semangat keadilan sosial. Ia juga menekankan bahwa mahasiswa harus menjadi penjaga moral publik di tengah kemerosotan etika pejabat.
“Kami tidak sedang mencari sensasi, kami sedang menegakkan akal sehat bangsa. Kalau pejabat dan wakil rakyat sudah lupa malu, maka mahasiswa harus mengingatkannya,” ujarnya lantang.
HIMALA menyerukan agar seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat ikut mengawal persoalan ini secara moral dan sosial, agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kami tidak akan diam. Jika suara rakyat diabaikan, maka jalanan akan menjadi tempat kami bersuara. Karena diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani,” tutup Ravin.(TP)










