Langkat – Proses pemulihan (recovery) pasca musibah yang terjadi di Kabupaten Langkat memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemulihan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan harus dijalankan melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintah secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA), Muhammad Wahyu Hidayah, S.H., menegaskan bahwa dinamika pasca musibah harus disikapi dengan rasionalitas publik dan tata kelola krisis yang baik. Menurutnya, narasi saling menyalahkan tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pemulihan.
“Dalam perspektif kebijakan publik, fase pasca musibah seharusnya difokuskan pada pemulihan dan mitigasi lanjutan, bukan pada pencarian kesalahan. Masyarakat dituntut untuk tetap tenang dan rasional, sementara pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk bergerak cepat, tepat, dan akuntabel,” ujar Muhammad Wahyu Hidayah, S.H.
Ia menekankan bahwa ketenangan sosial merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan recovery, sementara kecepatan dan ketepatan respons pemerintah menjadi indikator utama hadirnya negara di tengah masyarakat. Kedua aspek tersebut, menurutnya, harus berjalan secara simultan dan saling menguatkan.
“Ketenangan masyarakat tanpa respons pemerintah yang cepat akan menimbulkan stagnasi, sebaliknya kecepatan pemerintah tanpa dukungan publik akan kehilangan legitimasi sosial. Karena itu, keduanya wajib berjalan beriringan,” lanjutnya.
PB HIMALA juga menilai bahwa transparansi informasi dan komunikasi publik yang terbuka merupakan elemen krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu menyampaikan kebijakan dan langkah-langkah pemulihan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pemulihan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat terdampak. Di sisi lain, masyarakat perlu memberi ruang dan dukungan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif,” tegasnya.
Sebagai organisasi mahasiswa kedaerahan, PB HIMALA menyatakan komitmennya untuk berperan sebagai mitra kritis yang konstruktif, menjaga objektivitas, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat terwujudnya Langkat Recovery yang inklusif dan berkeadilan.
“Langkat hari ini tidak membutuhkan kegaduhan sosial, melainkan konsolidasi dan kerja bersama. Pemulihan adalah tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dengan kesadaran, empati, dan tanggung jawab bersama,” tutup Muhammad Wahyu Hidayah, S.H.(TP)
