Langkat – Isu yang menyebut Kabupaten Langkat sebagai kabupaten termiskin di Sumatera Utara dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik. Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Data resmi menunjukkan, tingkat kemiskinan Kabupaten Langkat hanya 9,23%, jauh lebih rendah dibandingkan wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sumut, yakni Nias Barat (22,68%), Nias Utara (21,79%), dan Nias Selatan (16,39%). Meski secara jumlah absolut penduduk miskin Langkat memang besar karena populasinya melebihi 1 juta jiwa, secara proporsional kondisi kemiskinannya jauh lebih baik dibandingkan banyak kabupaten lain.
Salah satu Tokoh Pemuda Langkat, Muhammad Wahyu Hidayah, SH, menjelaskan bahwa pemahaman publik sering keliru karena hanya melihat jumlah penduduk miskin tanpa mempertimbangkan proporsi terhadap total populasi.
“Jumlah absolut memang penting, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya indikator. Yang digunakan dalam kajian resmi adalah persentase kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Dengan metodologi BPS, Langkat jelas bukan kabupaten termiskin,” ujarnya.
Selain itu, indikator pembangunan lainnya juga menguatkan posisi Langkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 74,85 termasuk kategori tinggi dan berada di atas rata-rata beberapa daerah lain di Sumut. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,98%, menunjukkan dinamika ekonomi yang positif dan produktif.
Wahyu Hidayah yang juga Ketua Umum PB HIMALA, menegaskan bahwa labelisasi “termiskin” yang tidak berdasar dapat berdampak buruk terhadap citra daerah, menurunkan kepercayaan investor, dan memengaruhi semangat pembangunan.
“Stigma negatif seperti ini harus diluruskan. Penilaian kondisi daerah harus berbasis data dan metodologi yang benar. Apalagi Langkat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri, yang terus berkembang,” jelasnya.
Dengan data yang jelas, narasi yang berkembang bahwa Langkat adalah kabupaten termiskin di Sumut terbukti keliru. Faktanya, Langkat memiliki pondasi ekonomi yang cukup kuat, sumber daya manusia yang kompetitif, serta prospek pembangunan yang terus menunjukkan tren positif.
Kalaupun secara jumlah penduduk miskin memang benar Langkat menempati posisi pertama, tapi fakta tersebut terjadi pada tahun 2024 dimasa kepemimpinan Pj Bupati Langkat.
Pastinya, fakta ini menjadi referensi yang tetap harus menjadi bahan evaluasi pemerintan kabupaten Langkat, agar dimasa kepemimpinan Bupati Langkat H.Syah Afandin, jumlah penduduk miskin tersebut bisa ditekan dan dikurangi.
Bahkan dalam 7 program Quick Win Tahun 2025 yang dirancang untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2025–2030 dikhususkan untuk penanganan kemisikinan.
“Program quick win ini harus betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Saya minta seluruh perangkat daerah segera memprioritaskan anggaran dan menyusun program yang mampu memberikan dampak langsung,” ujar Bupati Langkat H. Syah Afandin dalam memimpin rapat penyampaian program dan kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) tahun 2025 (17/04/2024).(TP)
