Langkat — Penanganan banjir besar di Kabupaten Langkat kembali menuai kritik tajam. Kali ini datang dari Mantan Ketua Kadin Langkat, Radian Alfin, yang menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat gagal menunjukkan respons cepat dan koordinasi yang memadai di tengah kondisi darurat yang terus berlangsung.
Alfin menegaskan bahwa situasi di lapangan jauh dari kata tertangani. Meski air di beberapa titik mulai surut, di wilayah lain justru semakin tinggi. Namun, banyak warga yang belum dievakuasi, belum menerima bantuan logistik, bahkan tidak mendapatkan layanan yang memadai.
“Seharusnya BPBD Langkat bekerja sama dengan Dinas Kominfo, TNI–Polri, membuka posko pengaduan berbasis publik dengan menyebarkan nomor handphone,” ujar Alfin, Sabtu (29/11/2025) pagi.Menurutnya, minimnya komunikasi dan ketiadaan pusat informasi membuat penanganan banjir berjalan lambat dan tidak terarah.
Informasi Masyarakat Tidak Tersalurkan, Evakuasi Terhambat
Alfin menjelaskan bahwa laporan masyarakat harusnya dapat diteruskan dengan cepat ke kecamatan, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim SAR dan perangkat desa. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda.
“Perangkat desa dan kadus tahu lokasi warga yang terjebak. Kalau koordinasinya benar, evakuasi bisa lebih cepat,” jelasnya.
Sulit Dihubungi, Kepala BPBD Dipertanyakan Kesigapannya
Yang lebih memprihatinkan, Alfin mengaku sangat kesulitan menghubungi Kepala BPBD Langkat untuk berkoordinasi terkait bantuan yang hendak ia salurkan.
“Seharusnya BPBD membuka hotline seperti di Kota Medan. Ini musibah besar, bukan acara seremonial. Tapi HP Kepala BPBD saja tak bisa dihubungi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut bahwa kondisi ini memperburuk situasi karena warga dan relawan tidak tahu harus melapor ke siapa saat air naik tiba-tiba.
Minim Personel, Tidak Ada Upaya Minta Bantuan TNI–AL–Marinir
Menurut Alfin, jika BPBD kekurangan personel evakuasi, mereka seharusnya segera meminta dukungan dari TNI AD, AL, hingga Marinir untuk memperkuat operasi penyelamatan.
Namun kenyataannya, tidak terlihat adanya langkah serius untuk memperluas bantuan, sementara waktu semakin mendesak.
“Di era digital seperti ini, hotline terpadu harusnya aktif 24 jam dan terhubung langsung dari desa sampai kabupaten. Tapi ini tidak ada sama sekali,” ujar Alfin.
Warga Kebingungan, Bantuan Terhambat
Ia menyebut banyak warga mengaku tidak tahu harus menghubungi siapa saat air meluap. Akibatnya, puluhan warga masih terjebak di rumah, sementara lainnya bertahan di tenda darurat tanpa makanan, air bersih, atau selimut.
Alfin turut mencontohkan situasi yang ia alami sendiri.
“Saya dari Medan mau mengantar logistik, makanan, dan obat-obatan ke Babalan, ke rumah orang tua saya di Gg. Datuk. Di situ ada 20 kepala keluarga yang mengungsi. Tapi saya harus koordinasi dengan siapa? Kepala BPBD pun tak bisa dihubungi, HP ditelpon tidak diangkat. Padahal saya bukan minta uangnya, saya cuma mau bantu,” tutupnya.(TP)
