Langkat – Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (HIMMI) Kabupaten Langkat melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi pelestarian kebudayaan daerah. Dalam pernyataannya, HIMMI menilai pengelolaan budaya oleh dinas tersebut sarat dengan kelemahan struktural dan minim integritas.
“Kita tengah menghadapi darurat budaya. Kekayaan tradisi dan kearifan lokal di Langkat sedang terkikis perlahan, bukan hanya karena modernisasi, tetapi karena kelalaian institusi yang seharusnya menjaga dan merawatnya,” ungkap perwakilan HIMMI Langkat dalam keterangan resminya, Senin (11/6/2025).
HIMMI menyoroti minimnya program nyata dan berkelanjutan yang menyentuh langsung para pelaku seni dan budaya lokal. Menurut mereka, banyak sanggar seni dan komunitas adat yang selama ini berjalan secara swadaya tanpa dukungan memadai dari pemerintah daerah.
“Dinas hanya tampil saat acara seremonial, ketika event besar digelar, sekadar untuk formalitas dan laporan kegiatan. Namun di balik itu, kondisi situs budaya terbengkalai, pelaku budaya terpinggirkan, dan anggaran habis untuk hal-hal yang tak berdampak,” jelasnya.
Selain itu, HIMMI juga menyinggung lemahnya pendataan dan upaya pelestarian terhadap warisan budaya seperti situs sejarah, tradisi lisan, hingga artefak penting yang menjadi identitas Langkat. Sejumlah situs budaya bahkan disebut hilang dari peta sejarah karena tidak terawat dan luput dari perhatian pemerintah.
Tak kalah miris, HIMMI menilai anggaran kebudayaan kerap diserap untuk kegiatan pragmatis seperti festival wisata yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek daripada pelestarian nilai-nilai budaya jangka panjang.
“Warisan budaya bukan sekadar tontonan, melainkan tuntunan. Sayangnya, ini tidak dipahami oleh para pejabat yang seharusnya menjadikannya prioritas,” tegas mereka.
HIMMI juga menuding adanya praktik nepotisme dan lemahnya pengawasan internal di tubuh dinas. Sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dana kebudayaan disebut tak pernah ditindaklanjuti dengan serius.
“Masalahnya bukan hanya pada teknis, tapi juga pada mental. Integritas pejabat pengelola budaya harus dipertanyakan jika setiap tahun anggaran diserap, tapi tak ada hasil yang bisa dibanggakan,” kritiknya.
Lebih lanjut, HIMMI mendesak reformasi struktural dan audit menyeluruh terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Langkat. Mereka menegaskan bahwa pelestarian budaya harus kembali kepada masyarakat dan pelaku seni, bukan hanya birokrasi.
“Jika kita diam, maka generasi mendatang hanya akan mengenal budaya Langkat dari buku—itu pun kalau masih sempat ditulis. Kita harus bertindak sekarang, sebelum semuanya hilang,” pungkasnya.(*)
