Stabat – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat. Fokus sorotan tertuju pada alokasi dana fantastis untuk fasilitas penunjang di Rumah Dinas (Rumdis) Ketua DPRD yang dinilai jauh dari asas efisiensi negara.
Ketua Harian PB HIMALA, Muhammad Ravin, secara spesifik mempertanyakan urgensi pembangunan Joglo senilai Rp150 juta dan proyek Rehabilitasi Taman Belakang sebesar Rp50 juta. Dengan total mencapai Rp200 juta, anggaran ini dianggap lebih sebagai pemborosan daripada kebutuhan mendesak bagi rakyat Langkat.
“Kami dari PB HIMALA mempertanyakan, apa urgensi nyata dari Joglo seharga 150 juta dan taman belakang 50 juta ini bagi rakyat? Apakah kinerja legislatif akan meningkat hanya karena taman belakangnya dipercantik? Di saat banyak infrastruktur jalan di pelosok Langkat yang hancur, anggaran 200 juta ini seharusnya bisa dialokasikan untuk hal yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak,” tegas Muhammad Ravin.
Kaitan dengan Efisiensi Negara dan Tata Kelola Anggaran Ravin juga menyoroti masalah ini dari perspektif Efisiensi Negara. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola dengan prinsip Value for Money—yakni memberikan manfaat maksimal bagi publik dengan biaya minimal.
Kegagalan Skala Prioritas: Proyek Joglo dan taman dikategorikan sebagai belanja non-produktif. Dalam prinsip efisiensi, belanja negara seharusnya diprioritaskan pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau pelayanan dasar. Potensi Pemborosan (Non-Essential Spending): Anggaran Rp50 juta hanya untuk rehabilitasi taman belakang di lingkungan rumah dinas dinilai tidak sejalan dengan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan anggaran (fiskal) pada pos-pos yang tidak krusial.
Desakan PB HIMALA: Evaluasi atau AuditSebagai perwakilan mahasiswa, Muhammad Ravin meminta inspektorat maupun lembaga pengawas keuangan untuk memelototi proyek ini. Ia mengingatkan bahwa rumah dinas adalah aset negara yang dipinjamkan, bukan milik pribadi yang harus terus-menerus diperindah dengan biaya fantastis.
”Negara ini sedang bicara efisiensi, tapi di Langkat kita melihat tontonan pemborosan untuk kenyamanan pejabat. Kami menuntut transparansi penuh atas proyek ini. Rakyat butuh solusi untuk ekonomi, bukan melihat pejabatnya bersantai di Joglo mewah,” tutup Ravin.(Admin)
