Langkat – Jagat media sosial kembali digegerkan dengan beredarnya foto viral dari akun TikTok @ubay.dillah50 yang memperlihatkan sebuah sepeda motor dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat bertuliskan,untuk pihak terkait pemkab langkat,Sepeda Motor milik pemkab langkat ditemukan berada di barak narkoba km 18 binjai.
Dalam foto yang beredar luas itu, terlihat jelas sepeda motor berpelat merah yang biasanya hanya digunakan untuk keperluan dinas resmi terparkir di area yang disebut-sebut kerap digunakan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba.
Warganet Bertanya-tanya: Siapa yang Pakai?
Kehadiran motor dinas di lokasi yang tak semestinya itu pun memunculkan segelintir kecurigaan dan pertanyaan besar dari warganet.
“Terlepas siapa yang pakai,yang jelas kendaraan dinas itu dipergunakan saat saat dinas,bukan hal-hal yang lain.”komentar salah satu pengguna TikTok @dolyhandoko yang ikut merespons unggahan tersebut.
Banyak netizen menilai bahwa kejadian ini bisa mencoreng citra pemerintah daerah, terlebih jika terbukti bahwa motor tersebut dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau bahkan terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika.
Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara?
Kuat dugaan bahwa fasilitas negara disalahgunakan oleh pihak tertentu. Motor dinas yang notabene dibiayai dari uang rakyat, seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan malah muncul di lokasi yang rentan dengan aktivitas kriminal.
Sejumlah warganet mendesak agar Pemkab Langkat turun tangan menyelidiki keberadaan kendaraan dinas tersebut, sekaligus mengungkap siapa pihak yang menggunakannya saat terekam dalam foto itu.
“Kalau benar itu motor dinas, ini bukan masalah kecil. Ada indikasi pelanggaran etika dan hukum yang harus diusut,” tulis akun lainnya.
Pemkab Langkat Diharapkan Bertindak Transparan
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Langkat terkait beredarnya video tersebut. Namun publik menunggu adanya klarifikasi terbuka dan langkah konkret atas dugaan keterlibatan fasilitas pemerintah dalam aktivitas mencurigakan.
Jika benar kendaraan dinas digunakan di luar konteks kedinasan, apalagi di tempat rawan narkoba, ini bisa menjadi preseden buruk yang harus segera ditindaklanjuti secara hukum dan administrasi.
Masyarakat berharap agar hal ini tidak sekadar viral di media sosial, tetapi juga ditangani serius demi menjaga integritas pelayanan publik dan wibawa pemerintah daerah.(TP)
