Langkat – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyerahkan secara simbolis 6.100 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumut dalam sebuah acara yang berlangsung di Pendopo Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (24/4). Dari total tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak dengan alokasi 1.600 kartu bagi nelayan setempat.
Kehadiran Gubernur Bobby disambut langsung oleh Bupati Langkat Syah Afandin. Turut hadir pula Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Riky Antony, unsur Forkopimda Langkat, Sekda Langkat Amril, serta jajaran pejabat dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.
Dalam sambutannya, Bobby menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk nyata kehadiran negara, terutama bagi pekerja sektor informal seperti nelayan yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan profesinya.
“Program ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi warganya. Kami ingin nelayan merasa aman, terlindungi, dan memiliki ketenangan saat melaut,” ujar Bobby.
Tak hanya menyerahkan kartu, Gubernur juga memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat, almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli. Masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp42 juta, sebagai bentuk nyata manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Gubernur terhadap kesejahteraan nelayan di Langkat. Dari total 21.204 nelayan di Langkat, Kecamatan Pangkalan Susu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, mencapai 4.165 orang.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Utara atas perhatian luar biasa ini. Bagi masyarakat kami yang menggantungkan hidup dari laut, bantuan ini sangat berarti,” kata Syah Afandin.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Langkat telah menyiapkan langkah konkret untuk memperluas cakupan perlindungan bagi para nelayan, khususnya dari kelompok rentan.
“Pada tahun 2025, kami telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan kami menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 bisa tercover sepenuhnya melalui APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, dan berbagai sumber pendanaan lainnya,” jelas Bupati.
Ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, Pemkab Langkat akan terus menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi nelayan sebagai pilar utama ekonomi daerah di sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dalam menjangkau pekerja informal.
“Pekerja informal seperti nelayan menghadapi risiko kerja tinggi setiap harinya. Untuk itu, sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting dalam memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak,” ujar Nyoman.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong peningkatan literasi publik terkait pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang selama ini kerap terabaikan dalam sistem perlindungan formal.(TP)
