Langkat – Praktik dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan. Sosok yang kini mendapat perhatian publik adalah Supriadi, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga mengatur aliran proyek infrastruktur pendidikan bernilai miliaran rupiah ke sekolah yang memiliki keterkaitan langsung dengannya.
Anggota DPRD Langkat, Dr. Donny Setha, ST, SH, MH, dengan tegas meminta aparat penegak hukum segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut.
“Kita minta aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, benar-benar serius mengusut dugaan permainan proyek di Dinas Pendidikan Langkat. Jangan ada kesan tebang pilih, apalagi pembiaran,” ujar Donny, Sabtu (5/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa jika benar proyek pemerintah justru diarahkan ke sekolah yang terkait dengan oknum PPK, maka itu merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan hukum.
“Kalau benar proyek miliaran diarahkan ke sekolah yang berkaitan dengan oknum PPK sendiri, itu namanya etikanya rusak. Hukum harus bicara. Ini menyangkut penggunaan uang rakyat, yang seharusnya dibagi adil dan merata untuk semua sekolah,” tambahnya.
Donny menyoroti lambannya respons aparat terhadap keluhan masyarakat dan pemberitaan yang sudah berulang kali mengangkat isu ini. Ia menilai, ketidaktegasan dalam menindaklanjuti dugaan kasus ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum.
“Sudah berulang kali kasus ini muncul di media, tapi belum ada tindakan tegas. Apakah karena pelakunya orang dalam? Jangan sampai masyarakat makin hilang kepercayaan karena hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”
Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Gerindra, Donny juga menyampaikan komitmen untuk menyurati instansi penegak hukum secara resmi agar persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti.
Ia menekankan bahwa praktik monopoli atau pengaturan proyek di sektor pendidikan akan sangat merugikan generasi muda dan bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan.
“Sejalan dengan program Bapak Presiden tentang makanan bergizi, dunia pendidikan juga harus ditunjang dengan fasilitas yang merata dan layak. Kalau sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan justru tidak tersentuh karena proyek dimonopoli, ini mencederai semangat pendidikan,” tegasnya.
Donny menutup pernyataannya dengan menyerukan perbaikan sistem tata kelola pendidikan di Langkat, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan pendidikan yang adil bagi seluruh anak-anak Langkat.(TP)
