Langkat – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, secara resmi menyerahkan Keputusan Pengangkatan kepada 3.871 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Penyerahan Surat Keputusan (SK) tersebut dilaksanakan di Alun-Alun T. Amir Hamzah, Stabat, pada Selasa (30/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Syah Afandin menyampaikan bahwa pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
“Hari ini menjadi momentum penting bagi kita semua. Kehadiran PPPK Paruh Waktu di berbagai sektor pemerintahan akan memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan menjadi bukti bahwa pemerintah terus hadir memberikan peluang dan solusi,” ujar Syah Afandin.
Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah dalam pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai perangkat daerah, sehingga distribusi tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
Bupati juga mengingatkan agar para PPPK yang baru menerima SK dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjaga etika profesional sebagai aparatur pelayan masyarakat.
Bupati juga mengingatkan agar para PPPK yang baru menerima SK dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjaga etika profesional sebagai aparatur pelayan masyarakat.
“Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan dedikasi, integritas, dan prestasi dalam bekerja. Kesuksesan Langkat ke depan juga ada di tangan saudara semua,” tegasnya.
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini disambut antusias oleh para penerima, yang merasa bangga dan bersyukur telah dipercaya menjadi bagian dari roda pemerintahan daerah. Banyak di antaranya mengaku semakin termotivasi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Kabupaten Langkat.
Dengan pengangkatan 3.871 PPPK Paruh Waktu ini, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap dapat terus memperkuat struktur birokrasi serta memberikan layanan publik yang lebih maksimal, cepat, dan tepat sasaran.(TP)
