Langkat,Hinai (04/01/2026) — Ketegangan antara dua kekuatan besar kawasan Teluk, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), kembali memanas di Yaman. Gubernur Provinsi Hadramout yang didukung Arab Saudi mengumumkan peluncuran operasi militer untuk merebut posisi-posisi strategis yang saat ini dikuasai Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) yang didukung UEA, Jumat (2/1/2026).
Langkah tersebut menandai eskalasi terbaru konflik Yaman, seiring semakin terbukanya keretakan hubungan Riyadh dan Abu Dhabi sejak Desember 2025. Kedua negara yang sebelumnya menjadi pilar utama keamanan regional kini terlibat persaingan kepentingan, mulai dari pengaruh geopolitik hingga perbedaan pandangan terkait kebijakan minyak.
Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi secara resmi menunjuk Gubernur Hadramout, Salem Ahmed Saeed al-Khunbashi, untuk memegang kendali penuh atas pasukan Homeland Shield (Perisai Tanah Air). Penunjukan tersebut memberikan kewenangan militer, keamanan, dan administrasi secara menyeluruh guna memulihkan stabilitas di wilayah timur Yaman.
“Ini bukan deklarasi perang,” tegas al-Khunbashi dalam pidatonya yang disiarkan televisi nasional Yaman. Ia menyebut operasi tersebut bersifat damai dan bertujuan mencegah penggunaan fasilitas militer sebagai ancaman keamanan, sekaligus melindungi Hadramout dari potensi kekacauan.
Namun, pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari pihak STC. Juru bicara STC, Mohammed al-Naqeeb, melalui platform X menyatakan pasukan mereka berada dalam status siaga penuh di seluruh wilayah. Ia memperingatkan bahwa pihaknya siap memberikan respons tegas apabila terjadi serangan.
Eskalasi konflik juga berdampak pada sektor transportasi udara. Bandara Internasional Aden, yang menjadi gerbang utama Yaman di luar kendali kelompok Houthi, dilaporkan lumpuh total sejak Kamis hingga Jumat. Penutupan bandara terjadi di tengah saling tuding antara pihak-pihak yang bertikai.
Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman, Mohammed Al-Jaber, menuduh pimpinan STC Aidarus Al-Zubaidi sengaja menolak izin mendarat bagi pesawat yang membawa delegasi Saudi yang hendak mencari solusi atas krisis. Sebaliknya, Kementerian Perhubungan yang dikuasai STC menuding Riyadh memberlakukan blokade udara dengan mewajibkan seluruh penerbangan transit melalui Arab Saudi untuk pemeriksaan tambahan.
Perselisihan terbuka antara dua raksasa minyak dunia ini memicu kekhawatiran global, khususnya terkait stabilitas produksi minyak. Arab Saudi dan UEA merupakan pemain kunci dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Ketegangan di antara keduanya dikhawatirkan dapat menghambat konsensus kebijakan produksi minyak mentah. Padahal, delapan anggota OPEC+ dijadwalkan menggelar pertemuan daring pada Minggu mendatang untuk membahas kebijakan produksi kuartal pertama 2026. Sejauh ini, para delegasi memperkirakan kebijakan produksi akan tetap dipertahankan, namun dinamika geopolitik di Yaman dinilai berpotensi menjadi faktor pengganggu pasar.
Pekan lalu, UEA mengumumkan penarikan sisa pasukannya dari Yaman setelah Arab Saudi secara terbuka mendesak pasukan Abu Dhabi meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu 24 jam. Meski langkah itu sempat meredakan ketegangan sesaat, konflik antar faksi lokal yang didukung kedua negara di daratan Yaman justru terus berlanjut dan kian meruncing.(TP)
