Langkat – Aroma ketidakberesan tercium dari lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat. Sejumlah rekanan proyek pemerintah mengeluhkan pelayanan di instansi tersebut yang dinilai lambat, tidak transparan, dan jauh dari semangat pelayanan publik.
Keluhan itu muncul akibat proses penandatanganan berkas pencairan dana proyek yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para rekanan menyebut, beberapa pegawai di BPKAD terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugas, bahkan diduga sengaja mempersulit proses administrasi pencairan dana proyek yang telah selesai dikerjakan.
“Untuk setiap berkas proyek yang sudah kami kerjakan, berkas tidak langsung diverifikasi. Kami disuruh menunggu dengan alasan yang tidak jelas,” ujar salah seorang rekanan dengan nada kesal, Rabu (15/10/2025) pagi.
Ia menambahkan, keterlambatan verifikasi dan pencairan ini membuat sejumlah kontraktor terpaksa harus menanggung beban finansial sendiri. Banyak di antara mereka yang bahkan harus berhutang demi membayar upah pekerja, karena dana proyek yang seharusnya sudah cair masih tertahan di BPKAD.
“Uang kami sudah habis untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. Tapi giliran mau pencairan, malah dipersulit. Ini jelas sangat memberatkan kami,” tambahnya.
Beberapa sumber menyebut, seorang oknum pegawai BPKAD berinisial M.FH atau sering dipanggil “S”, diduga menjadi sosok yang paling sering mempersulit proses administrasi rekanan. Ia disebut kerap tidak berada di tempat pada jam kerja, bahkan membuat antrean panjang dan alasan berulang kali untuk menunda penandatanganan berkas.
Kondisi ini jelas menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan para rekanan proyek. Mereka menilai, BPKAD seharusnya menjadi lembaga yang memberi kepastian dan memperlancar arus keuangan daerah, bukan sebaliknya.
Para rekanan berharap, pimpinan BPKAD Langkat maupun Bupati Langkat dapat segera turun tangan melakukan evaluasi internal dan menindak tegas oknum yang mempermainkan proses administrasi keuangan daerah.
“Kami bukan menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami dibayar tepat waktu. Karena di balik setiap proyek yang kami kerjakan, ada pekerja dan keluarga yang bergantung pada hasil kerja kami,” tutup salah satu rekanan dengan nada kecewa.
Situasi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan: ada apa sebenarnya dengan BPKAD Langkat? Jika keluhan ini terus diabaikan, maka bukan hanya citra lembaga yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah akan semakin luntur.(TP)
